Selamat Datang Di Website Resmi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

Sertijab Kalapas Watampone Sudirman Zainuddin Resmi Gantikan Lukman Amin

WATAMPONE- Jabatan Kepala Lembaga Pemasyatakatan Kelas IIA Watampone resmi beralih ke pejabat baru hari ini. 14/01

Lukman Amin sebagai pendahulu menyerahkan amanah, wewenang dan juga tanggung jawab kepada pejabat baru yakni Sudirman Zainuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Sulawesi Tengah.

Kegiatan yang digelar di Aula kantor Lapas Watampone, disaksikan langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Dodi Karnida, serta turut hadiri salam acara ini yakni Bupati A. Fahsar M Padjalangi bersama istri, Ketua DPRD Kabupaten Bone Irwandi Burhan, segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone ( FORKOPIMDA), para pimpinan OPD Kabupaten Bone, serta para pimpinan Perbangkan dan organisasi yang menjadi mitra kerja dari Lapas Watampone.

Bupati Bone dalam sambutannya mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas ditempat yang baru kepada Lukman Amin yang alih tugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

 

“Kami harap silahturahmi yang telah terjalin tidak terputus. Kami lihat warga kami disini yang menjalani proses hukum mendapat pelayanan yang bagus sesuai dengan hak dan kewajiban serta mendapatkan pembinaan yang baik.

Tak hanya itu Fahsar juga menyebutkan dari ratusan jumlah Penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Bone, yakinlah bapak Lukman Amin termasuk andil di dalamnya. Ujar Fahsar dihadapan para tamu undangan.

Kemudian kepada kalapas yang baru, Sudirman Zainuddin, Bupati Fahsar mengucapkan selamat datang dan mengharapkan dibawah kepemimpinan beliau Lapas Watampone dapat terus bersinergi dengan jajaran Pemerintah Daerah bersama segenap Forkopimda Kabupaten Bone, Kunci Bupati 2 periode ini.

Sementara, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel Dodi Karnida dalam sambutannya mengatakan bahwa pergantian pejabat bukan hanya sekedar rotasi dan mutasi tapi lebih kepada menjalankan amanah. Untuk itu bagi pejabat baru harus dapat menjaga amanah yang diberikan.

“Sekarang Kemenkumham tidak hanya kerja cepat saja tapi harus tepat, terlebih dengan adanya Corporate University dan dengan pencapaian dan keberhasilan Lapas Watampone, jangan kaget jikalau lapas Watampone dijadikan magnet studi tiru atau studi banding". Tutur Doni

Lebih lanjut dari pengutaraanya diutusnya saya mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel dalam acara Sertijab ini, semoga dapat menjadi angin segar bagi hadirnya pelayanan keimigrasian di Bumi Arung Palakka, sebagai mana kita tahu masyarakat Kabupaten Bone juga banyak menggunakan pelayanan keimigrasian.

 

 

Humas Lapas Watampone

 

Lapas Watampone: Bentuk Karakter Disiplin Melalui Latihan PBB

WATAMPONE- Empat Orang Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dibekali Peraturan Baris Berbaris ( PBB).

Kegiatan yang diselenggarakan usai pelaksanaan apel pagi staf, dilangsungkan di pelataran Kantor Lapas Watampone. Selasa 05/01

Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan A. Uni mengatakan, tema pelaksanaan orientasi tahun ini yakni " Kader Muda Kementerian Hukum dan HAM Lebih PASTI".

Dimana salah satu rangkaian kegiatan yang kita lakukan yakni latihan PBB dasar bagi CPNS Lapas Watampone.

Instrukturnya kita ambil dari senior mereka, yang memahami dan juga terampil dalam PBB; tentu saja dengan pelatihan ini bertujuan selain memupuk jiwa Korsa, latihan ini juga diharapkan membangun karakter disiplin, dan juga tanggung jawab, yang wajib dimilki oleh setiap Aparatur Sipil Negara. Pungkasnya

 

Selain kegiatan pembentukan karakter disiplin melalui pelatihan PBB para CPNS pada tahap orientasi pertama juga diberi pembekalan pengenalan tusi, serta organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Watampone.

 

Humas Lapas Watampone

 

Kemenkumham Sulsel Raih Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2020

Kanwil Kemenkumham Sulsel raih penghargaan Kinerja Pelaksanaan Angaran Tahun 2020 Tingkat Wilayah terbaik dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ini diumumkan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan terpusat di JS Luwansa Hotel Jakarta, Senin Kemarin (23/11/2020) dan disiarkan secara virtual. Kegiatan Rakor ini berlangsung selama tiga hari, hingga pada tanggal 25 November 2020. 

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto, mengatakan bahwa capaian ini merupakan kinerja kolaborasi dari Kanwil dan 33 Satker Pemasyarakatan, Imigrasi dan Balai Harta Peninggalan. “Semoga menjadi penyemangat bagi kawan-kawan di Unit Pelaksana Teknis agar selalu  berkontribusi besar bagi pelayanan kepada masyarakat,” Kata Harun. 

Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin juga mengatakan bahwa perolehan nilai IKPA Kanwil Kemenkumham Sulsel per 31 Oktober 2020 mencapai 96,13 dengan 13 Indikator yang menjadi Bobot Penilaian yakni penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, pengelolaan UP dan TUP, revisi DIPA, Deviasi halaman III Dipa, LPJ Bendahara, Renkas, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus, dan Dispensasi.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bagian dari apresiasi atas upaya yang telah dilaksanakan jajaran sehingga menghasilkan kinerja yang berprestasi. "Selain itu, penghargaan ini adalah bagian dari cara kita untuk memotivasi satuan kerja untuk terus bekerja keras sehingga mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi organisasi," Ungkap Yasonna. 

"Pencapaian ini tentunya menimbulkan konsekuensi bagi kita semua untuk memelihara dan merawatnya, serta mempertahkannya. Bukan cuma itu, kita harus terus dan terus meningkatkan capaian apa yang telah kita peroleh saat ini sehingga kita dapat terus memberikan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat," Lanjut Menkumham. Walau begitu, Yasonna tetap menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen pada peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban publik.

Yasonna berharap kinerja positif tersebut bisa dijaga dan dipertahankan untuk tahun 2021. Menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, itu juga mengingatkan bahwa kenaikan anggaran yang didapat oleh Kemenkumham juga harus diiringi dengan peningkatan capaian serta pertanggungjawaban ke publik. Sebagai bentuk komitmen, Yasonna bersama para pimpinan tinggi madya Kemenkumham menandatangani perjanjian kinerja bersama.

"Tahun 2021, Kemenkumham telah mendapat anggaran sebesar Rp 16,9 triliun. Anggaran tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar Rp 3,6 triliun atau 27,35 persen dibandingkan tahun 2020 di mana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Kemenkumham adalah sebesar Rp 13,3 triliun. Dengan jumlah anggaran tersebut, kita harus berpikir langkah dan strategi yang harus diambil untuk menyukseskan kinerja pada tahun 2021," Ujar Yasonna.

Klarifikasi Lapas Watampone Terkait Dugaan Pemotongan Uang Titipan

WATAMPONE_ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone tidak pernah sama sekali menerapkan aturan pemotongan uang titipan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP). (29/12)

Seluruh pelayanan yang ada pada Lapas Kelas IIA Watampone semua diberikan secara gratis baik pelayanan itu kepada Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri, maupun kepada masyarakat ataupun keluarga dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang menggunakan layanan Lapas Watampone.

Terkait adanya pemberitaan pada salah satu situs berita online mengenai dugaan adanya pemotongan uang titipan sebesar 20% yang terjadi di Lapas Watampone perlu kami klarifikasi mengenai hal tersebut, di Lapas Kelas IIA Watampone sendiri memafasilitasi pelayanan penitipan uang bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP) dengan menerapkan sistem rekening virtual atau Virtual Account dengan bekerjasama pihak Bank BNI, dimana setiap orang WBP atau Tahanan yang menghuni Lapas Watampone, akan dibuatkan rekening virtual tersebut semenjak mulai menempati Lapas Watampone.

Rekening virtual berfungsi sebagai wadah penyimpanan uang bagi WBP secara resmi yang berlaku di Lapas Watampone, tidak hanya itu selain bertujuan untuk mencegah terjadinya peredaran uang di dalam Lapas, dengan sistem tersebut memberikan kemudahan kepada keluarga WBP yang ada di luar untuk mentransferkan uang kepada keluarga mereka yang ada di dalam Lapas, dengan jumlah uang virtual sebesar Rp.1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah), merujuk dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017.

Adapun biaya top up saldo, Pengiriman atau transfer dikenakan biaya administrasi Bank sebesar Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah) yang secara otomatis akan dipotong oleh admin Bank BNI.

Jadi setiap WBP atau tahanan yang mendapatkan kiriman uang dari pihak keluarga mereka dari luar baik itu secara langsung ataupun transfer akan dimasukkan kedalam rekening virtual yang mereka miliki, dan semuanya itu tercatat dan pengelolaannya dilakukan secara transparan oleh petugas Lapas Watampone.

 

Dari isi pemberitaan yang diterima menanggapi hal tersebut pihak Lapas Watampone langsung melakukan cross cek data yang terekam pada aplikasi Kunjungan SDP, didapati pada tanggal 22 dan 23 Desember 2020 kedua nama yang termuat dalam pemberitaan tersebut tidak pernah datang ke Lapas Watampone, untuk menitipkan makanan dan uang.

Namun pihak Lapas Watampone tetap akan mengadakan evaluasi dan juga perbaikan serta penyempurnaan dari sistem pelayanan untuk mencegah terjadinya adanya celah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau praktek pungli pada Lapas Watampone, termasuk jikalaupun ada oknum pegawai yang terlibat, maka pasti akan dijatuhi sanksi yang berat dari institusi.

 

Humas Lapas Watampone

 

Gatukima di Lapas Watampone

Guna mewujudkan e-government serta mendukung program go green dengan meminimalisir penggunaan kertas, Lapas Watampone terapkan aplikasi berbasis web GATUKIMA.

____________

Dimana dalam aplikasi tersebut memuat informasi terkait Gaji, Tunjangan Kinerja dan Uang Makan dari pegawai. 

_____________

Tak hanya itu inovasi tersebut merupakan inisiasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Watampone, Hj. Marwati yang di klaim transparan serta memberikan kemudahan akses informasi bagi pegawai Lapas Watampone.

Humas Lapas Watampone